Konvensi Ujian Nasional menyepakati bahwa UN (Ujian Nasional) bagi peserta didik akan tetap diadakan pada tahun 2014 mendatang. Konvensi yang menuai banyak protes dari para aktivis pendidikan tersebut, karena dianggap tidak membahas substansi dari permasalahan carut marut ujian nasional pada tahun-tahun sebelumnya. Padahal membuat hasil evaluasi secara seragam tanpa melihat sarana, prasarana, kemampuan guru mapun siswa dari tiap sekolah-sekolah seharusnya itu merupakan hal yang tidak tepat. Bukankah lebih baik jika kementrian pendidikan dan kebudayaan membangun terlebih dahulu sarana baik itu fisik (gedung sekolah dan prasarananya) maupun SDM (guru atau pendidik) yang merupakan modal awal dalam mendidik calon generasi muda.
Tidak hanya tetap melaksanakan UN 2014, tetapi prosentase kelulusan yang harus didapat siswa juga akan naik dari yang sekarang 60 % UN + 40 % US, mulai UN tahun 2015 (UN tahun depan masih sama prosentasenya) akan makin naik 70 % lalu 80 % hingga nanti 100 %. Sebagai seorang pendidik yang juga ikut merasakan bagaimana ujian nasional itu, saya hanya mengelus dada karena hasil konvensi yang tidak mencerminkan harapan saya pribadi dan juga masyarakat pada umumnya. Bagi saya sudah banyak contoh kasus di media bahwa ada sebagian sekolah yang melakukan ketidakjujuran dalam pelaksanaan UN demi siswanya lulus 100 % dan sekolah tersebut mendapat gelar “sekolah dengan kelulusan UN 100 %.” Buat apa gelar tersebut jika siswa yang dihasilkan adalah produk-produk dari ketidakjujuran sistem pendidikan nasional yang mengedepankan hasil dengan menghalalkan segala cara, kalau perlu dengan mendapat bocoran jawaban yang pasti beredar menjelang UN berlangsung.
Generasi muda ini sebenarnya membutuhkan pembelajaran karakter tidak hanya teoritis tetapi juga prakteknya. Jika UN tetap ada, bahkan prosentase dinaikkan tiap tahun, maka yang dikejar adalah nilai dan bukan pembelajaran. Jika kelulusan siswa hanya ditentukan 3-4 hari saat UN, maka buat apa seorang siswa SMP dan SMA belajar 3 tahun ? Ibaratnya pembelajaran selama 3 tahun ditentukan hanya dalam 3 atau 4 hari saja di level terakhir yaitu kelas 9 dan 12. Apakah ini yang disebut mencerdaskan kehidupan bangsa ? Semoga saja hasil konvensi tersebut dapat dievaluasi kembali dan pemerintah dalam hal ini kemendikbud dengan mendengarkan masukan dari para ujung tombak di lapangan yaitu para guru seperti saya ini. Akan tetapi, jika tetap pada pendiriannya saya hanya berharap semoga saja pemilu tahun 2014 mendatang pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang berpihak pada pembangunan manusia melalui proses yang benar, dan bukan hanya semata-mata angka kuantitatif maupun standarisasi kelulusan.
sumber: http://edukasi.kompasiana.com/2013/09/28/un-2014-tetap-ada--593782.html
LS5-1
sumber: http://edukasi.kompasiana.com/2013/09/28/un-2014-tetap-ada--593782.html
